keturunan Tionghoa di Yogyakarta

Masyarakat keturunan Tionghoa di Yogyakarta memang tidak diizinkan untuk memiliki hak izin kepemilikan tanah di Yogyakarta, paling jauh, mereka hanya diizinkan untuk memiliki hak pakai saja. Faktanya, bukan hanya orang keturunan Tionghoa saja yang tidak boleh memiliki hak kepemilikan, namun juga orang keturunan asing yang lain.

Mengapa di banyak berita hanya dituliskan orang keturunan Tionghoa saja yang tidak boleh memiliki hak milik tanah?

Di akhir tahun 2017, Handoko, seorang pengacara keturunan, mengajukan gugatan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai Surat Instruksi Wakil Gubernur DIY Nomor 898/I/A/1975 tentang Larangan Kepemilikan Hak atas Tanah bagi Warga Nonpribumi di DIY yang dinilai diskriminatif

Gugatan yang diajukan oleh Handoko ditolak hingga tiga kali. Majelis hakim beralasan bahwa Surat Instruksi Wakil Gubernur yang digugat bertujuan untuk melindungi hajat orang banyak atau kepentingan umum. Handoko bersama warga keturunan lainnya pun terus berusaha untuk naik banding.

Apa itu Surat Instruksi Wakil Gubernur DIY Nomor 898/I/A/1975 dan bagaimana sejarahnya?

Sejak zaman kolonial Belanda, tepatnya sejak zaman pendudukan Gubernur Jendral Dandels, banyak warna pribumi yang menjual tanahnya kepada orang asing, misalnya orang Belanda. Setelah Indonesia merdeka, UUD 1945 memberikan kelonggaran bagi daerah dengan status khusus atau istimewa untuk mensejahterakan warganya sesuai yang telah diatur di undang-undang.

Pada 1948, saat Agresi Militer Belanda II, Hamengku Buwono IX mencabut hak milik etnis Tionghoa karena dianggap memihak Belanda. Pada 1950, meskipun NKRI berhasil dipertahankan, HB IX masih menangguhkan pencabutan hak milik tanah kepada etnis Tionghoa meskipun masih diperbolehkan untuk tinggal di Yogyakarta dalam rangka memberikan ketenangan.

Pencabutan hak milik tanah tersebut menjadi semakin dipadatkan saat Paku Alam VIII memberlakukan Instruksi 1975. Pada intinya, surat instruksi ini bertujuan untuk melindungi hak-hak warga pribumi agar tidak tergeser oleh pihak-pihak dengan dana dan kekuatan yang besar.

Lalu apakah Surat Instruksi ini masih relevan?

Seharusnya sudah tidak relevan sejak tahun 1984. Peraturan Gubernur nomor 3 Tahun 1984 berbunyi ‘Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka segala ketentuan peraturan perundang-undangan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatur tentang agraria dinyatakan tidak berlaku lagi’. Mau tidak mau Surat Instruksi 1975 seharusnya juga gugur dengan turunnya Pergub ini

Selain itu, Instruksi Presiden Nomor 26 tahun 1998 juga melarang penggunaan istilah pribumi dan nonpribumi yang setidaknya seharusnya memancing para pembuat kebijakan untuk menilik kembali peraturan-peraturan yang berpotensi menggunakan kata pribumi dan nonpribumi.

Singkatnya:

Masyarakat keturunan Tionghoa tidak bisa memiliki hak izin kepemilikan tanah disebabkan oleh adanya Surat Instruksi 1975. Bukan hanya keturunan Tionghoa saja, semua keturunan asing tidak diizinkan untuk mempunyai hak milik di DIY, menurut surat instruksi tersebut.

Usaha-usaha telah dilakukan oleh beberapa pihak yang merasa dirugikan atas Surat Instruksi yang ‘katanya’ masih berlaku ini. Padahal, di tahun 1984 telah turun Peraturan Gubernur yang menggugurkan semua aturan agraria yang telah keluar sebelumnya.

Sayangnya, usaha yang telah dilakukan terasa dipersulit dan akhirnya sia-sia. Berbagai pihak dan instansi yang terkait langsung dengan peraturan yang merugikan ini terkesan saling melemparkan tanggungjawab kesana dan kemari.

Pendapat pribadi saya:

Peraturan yang diskriminatif sudah seharusnya tidak diberlakukan lagi. Apakah ketika orang ingin membeli tanah di Yogyakarta, akan dilihat terlebih dahulu silsilahnya? Dicek terlebih dahulu kelopak matanya, cek DNA-nya?

bagaimana caranya menetapkan ketionghoaan seseorang, apakah blasteran Tionghoa-Jawa atau Jawa-Tionghoa dilarang dua-duanya ataukah mengikut budaya patriarki yang berarti blasteran Jawa-Tionghoa diperbolehkan sedangkan Tionghoa-Jawa tidak?

Apabila dalih yang digunakan untuk tetap memberlakukan peraturan ini adalah agar warga yang lemah tidak tertindas, mengapa harus memberlakukan peraturan berdasarkan ras dan golongan? Apakah keturunan Tionghoa tidak ada yang miskin? Apakah warga asli Jogja tidak ada yang kaya? Lalu bagaimana menyikapi perusahaan besar yang menyulap sawah-sawah menjadi apartemen dan hotel yang menjulang tinggi? Lah katanya Jogja ora didol?

Sebagai perantau yang tinggal di Yogyakarta, dan sebagai orang yang berpotensi terkena dampaknya, saya hanya bisa berharap para pemangku kebijakan bisa menyikapi fenomena ini sebijak-bijaknya.

Semoga bermanfaat!